Minimnya penanganan pemerintah terhadap Pemberantasan kemiskinan di indoensia

Abstrak

Kemiskinan selalu menjadi problematika yang disoroti khususnya dinegara miskin dan berkembang. Di Indonesia yang saat ini masuk ke dalam negara berkembang, masalah kemiskinan masih menjadi masalah yang belum terselesaikan secara tuntas. Dari awal kemerdekaan sampai hari ini, beragam upaya telah dilakukan oleh setiap pemimpin bangsa di eranya, namun masih tetap saja tidak terselesaikan. bertujuan untuk mengetahui bagaimana potret kemiskinan di Indonesia dari masa orde lama sampai masa kepemimpinan masa Jokowi-Jk saat ini. Kemudian faktor-faktor yang menyebabkannya serta upaya-upaya yang telah digulirkan oleh pemerintah guna mengurangi kemiskinan di Indonesia. Dari hasil tulisan ini, dapat disimpulkan bahwa setiap kepemimpinan pemerintahan di Indonesia memiliki cara tersendiri dalam menanggulangi kemiskinan. Pada masa orde lama melalui Penasbede. Masa orde baru melalui Repelita. Pada era reformasi melalui program pengentasan kemiskinan di daerah perkotaan. Dan pada era pemerintahan saat ini (Jokowi-Jk) dengan menekan tingkat anggaran APBN.

Kata kunci: Kemiskinan; faktor penyebab kemiskinan; gambaran kemiskinan; dan upaya pengentasan. 

Landasan Teori

Jika di amatai dari peroses penanggulangan kemiskinan di Indonesia yang telah berjalan lama akan tetapi harus di akui Indonesia baru memulai sejak tahun 1998 ( data dari Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan ), secara umum mampu  menurunkan angka kemiskinan Indonesia yang berjumlah 47,97 Juta atau sekitar 23,43 % pada tahun 1999 menjadi 30,02 Juta atau sekitar 12,49 % pada tahun 2011. Dalam arti sejak itu kita memiliki perencanaan dalam penanggulangan kemiskinan dan yang terbaru dalam program pemerintah dalam membantu masyarakat miskin yaitu Badan Penyelenggara Jaminan Sosial ( BPJS ) dari setiap priode dengan program – program yang telah di perhitungkan untuk penanggulangan kemiskinan. Memang sebelum terjadinya tragedi trisakti ( 1998 ) sudah memiliki program dalam mengatasi kemiskinan antara lain : program-program JPS meliputi: operasi pasar khusus, pengembangan pembibitan dan budidaya ayam buras di perdesaan, pengembangan tambak rakyat, beasiswa, biaya operasional dan perawatan SD/MI, JPS bidang kesehatan, JPS bidang sosial, program makanan tambahan anak sekolah, padat karya sektor pekerjaan umum dan prakarsa khusus untuk penganggur perempuan, serta program pemberdayaan daerah dalam mengatasi dampak krisis ekonomi.

Pada awalnya, karakter reaktif dalam perencanaan pemberantasan kemiskinan memang merupakan kebutuhan yakni pada periode Rehabilitasi dan Stabilisasi Ekonomi (1966-69), dimana yang dihadapi adalah pembangunan ekonomi yang hancur akibat pemerintahan Suharto yang sangat mengabaikan program-program ekonomi kongkrit untuk kesejahteraan rakyat banyak sehingga terjadinya peristiwa yang mengakibatkan meluapnya kemiskinan di mana mana. Yang harus menjadi catatan untuk pelajaran kedepan adalah bahwa dengan kondisi pemborosan dan kebocoran yang tinggi sementara pertumbuhannya tetap juga tinggi, justru harus meyakinkan kita tentang pentingnya “efisiensi ekonomi dalam mengatasi kemiskinan”. Karna dengan keberhasilan pemerintah dalam penanganan kemiskinan di indoneisa maka akan tercapilah idiologi dasar Negara indoneisa yang tercantum dalam pancasila di sila ke 5 (Lima) yaitu “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat indoneisa “.

Perumusan Masalah

Adapun perumusan Masalah yang akan diuraikan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Sejauh mana Kebijakan Pemerintah akan dapat menanggulangi Kemiskinan bagi masyarakat?
2. Usaha apa saja yang dilakukan oleh pemerintah dalam kaitan dengan program penanggulangan kemiskinan?

Tujuan Penelitian

1. Bagaimana Peran Pemerintah Dalam Memberantas Kemiskinan di Indonesia?
2. Faktor apa saja yang mempengaruhi tingkat kemiskinan indonesia?

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif yaitu jenis penelitian yang memberikan gambaran atau uraian suatu keadaan pada objek yang diteliti dengan memanfaatkan pengumpulan data yang benar apa adanya. Data yang terkumpul akan dianalisa secara kualitatif. Jenis data kualitatif adalah data yang dinyatakan dalam bentuk.

Konsep Kemiskinan di Indonesia

Kemiskinan merupakan masalah kompleks yang dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan satu sama lain diantaranya tingkat pendapatan, kesehatan, pendidikan, akses terhadap barang dan jasa, lokasi geografis, gender dan kondisi lingkungan. Kemiskinan adalah kondisi dimana sesorang atau kelompok orang baik laki-laki maupun perempuan, tidak terpenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupannya yang bermartabat. Konsep ini beranjak dari pendekatan berbasis hak yang menyatakan bahwa masyarakat miskin mempunyai hak-hak dasar yang sama dengan anggota masyarakat lainnya, dalam hal ini layaknya orang mampu. Badan Pusat Statistik (BPS) mendefinisikan bahwa kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari aspek ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan atau pengeluaran. Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita perbulan di bawah garis kemiskinan. 

Sedangkan dari pendapat para pakar ekonomi melihat bahwa kemiskinan yang terjadi di Indonesia saat ini adalah kemiskinan periodik atau kemiskinan musiman artinya kemiskinan dapat terjadi manakala daya beli masyarakat menurun atau rendah. Sedangkan, kemiskinan individu dapat terjadi pada setiap anggota masyarakat, terutama kaum cacat fisik atau mental, anak-anak yatim, dan kelompok kelompok lanjut usia.

Jenis-Jenis Kemiskinan

Ada berbagai jenis kemisikinan yang terjadi pada bangsa Indonesia antara lain sebagai berikut: Pertama adalah kemiskinan absolut yaitu kemiskinan yang terjadi pada masyarakat dimana kebutuhan-kebutuhan yang minimum tidak dapat terpenuhi. Kedua adalah kemiskinan relatif yaitu kemiskinan yang terjadi akibat dari distribusi pendapatan rata-rata. Hal ini tergantung pada perspektif individu terhadap pendapatan yang dihasilkan perbulan dengan orang lain. Misalnya ketika anda mengetahui seseorang yang bekerja di sebuah perusahaan yang mempunyai level yang sama terhadap anda dan memiliki gaji di atsa 7 juta perbulan sedangkan anda hanya sekitar 5 juta perbulan maka pada situasi inilah anda telah mengalami kemiskinan relatif.

Kemiskinan relatif ini terjadi pada siapa saja kecuali yang tidak mempunyai penghasilan karena sifatnya yang bergantung pada persperktif pikiran seseorang. Hal ini terjadi karena ada beberapa faktor yang mempengaruhi kemiskinan tersebut antara lain sebagai berikut:

1. Kesenjangan sosial yang berlebihan, ini mungkin berhubungan dengan strata sosial.
2. Ketidakadilan Struktural
3. Efek Pameran Barang-Barang Konsumtif (Demonstration Effects)

Kemiskinan ini juga memiliki dampak yang lebih besar daripada kemiskinan absolut, Karena dapat membakitkan emosi dan kemaharahan yang lebih cepat dari apa yang belum dipikirkan seseorang yang berakibat pada kerusuhan, kejahatan dan tindakan kekerasan

Penanggulangan Kemiskinan

Dalam menangani kemiskinan bangsa Indonesia adalah hal yang menarik untuk dipahami secara seksama karena menyangkut kesejahteraan dan kemakmuran bangsa ini sehingga dapat keluar dari belenggu kemiskinan yang selama ini melanda bangsa ini. Untuk itu bangsa ini harus dapat melakukan terobosan-terobosan yang cepat dan tepat dalam menangani masalah kemiskinan khususnya pada aspek ekonomi masyarakat. Dalam teori ekonomi menjelaskan bahwa untuk memutuskan mata rantai lingkaran kemiskinan dapat dilakukan dengan peningkatan keterampilan sumber daya manusianya, penambahan modal investasi, dan mengembangkan teknologi.

Diharapkan bahwa dengan adanya bantuan-bantuan yang dilakukan oleh pemerintah dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap keadaan ekonomi masyarakat sehingga dapat menigkatkan produktifitas hidupnya. Di negara-negara maju seperti Amereka Serikat, penanggulangan kemiskinan ini dapat dilakukan dengan meningkatkan kerja sama ekonomi antar negara bagian, memperbaiki kondisi permukiman perkotaan dan perdesaan, perluasan kesempatan pendidikan dan kerja untuk para pemuda, penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan bagi orang dewasa, dan pemberian bantuan kepada kaum miskin usia lanjut.

Dalam penanganan kemiskinan juga bukan hanya pemerintah yang melaksanakan namun harus didukung oleh seluruh elemen-elemen yang ada baik itu dari pihak masyarakat sendiri maupun dari pihak instansi lain yang berkaitan langsung dengan masalah kerakyatan agar dalam penentasannya dapat menuai hasil yang maksimal sesuai dengan tujuan awal yang telah ditetapkan bersama. 

Pendahuluan

Berdasarkan data World Bankmengenai kemiskinan (2015), bahwa 121,76  juta orang atau  46  persen dari total penduduk Indonesia dalam kondisi miskin dan rentan menjadi miskin. Badan Pusat Statistik (BPS 2015), dengan perhitungan berbeda dari Bank dunia, mengungkapkan angka kemiskinan di Indonesia sebesar 35,83 juta orang (15,27 persen). Angka tersebut diperoleh berdasarkan ukuran garis kemiskinan ditetapkan sebesar 1,55 dollar AS.

Sebagian besar (62,52 persen) penduduk miskin di Indonesia berada di daerah pesisir dan pedesaan (BPS, 2015). Berdasarkan jumlah penduduk miskin yang masih sangat besar sebagaimana yang disebutkan diatas maka sebagian besar penduduk miskin adalah masyarakat Nelayan. Diwilayah kabupaten sangihe, berbagai permasalahan sebagaimana disebutkan diatas juga telah ditemukan permasalahan yang kompleks yang berkaitan dengan kemiskinan nelayan, antara lain bahwa Kebijakan pembangunan yang dilaksanakan bagi masyarakat nelayan, belum dapat menjamin peningkatan kesejahteraan masyarakat.

PEMBAHASAN

Salah satu masalah kemanuasia yang sangat membutuhkan perhatian khusus bagia setia Negara adalah kemiskinan yang dari waktu kewaktu berpotensi besar akan terus bertambah terutama di Negara berkembang seperti Indonesia. Bukti dari potensi besar yang akan timbul akibat kemiskinan tersebut dengan di adakannya pertemuan yang di sebut sebagai “ United Nations Millennium Summit “ yang terjadi 17 tahun lalu di New York. Di mana hasil tersebut di tuangkan dalam deklarasi millennium, di mana hasil dari tersebut memiliki sasaran atau yang lebih di kenal dengan Millennium Development Goals ( MDGs ) yang harus di capai pada tahun 2015. Di mana delapan sasaran yang dimaksud, salah satunya adalah “menanggulangi kemiskinan dan kelaparan “.

Bila Indonesia berniat atau sudah menjalankan dari Deklarasi Millennium tersebut, maka harusnya Indonesia sekarang sudah menikmati hasil dari upaya pemberantasan kemiskinan yang terjadi, Pertanyaanya apakah sekarang kita sudah menikmati hasil dari penanggulangan kemiskinan yang sudah berjalan  selama 17 tahun lalu ?

Meskipun, jumlah penduduk miskin dalam enam tahun terakhir ini sebenarnya menunjukkan tren penurunan. Pada tahun 2009, jumlah penduduk miskin sebanyak 32,53 juta orang atau 14,15 persen dari total penduduk. Adapun jumlah penduduk miskin terendah pada September 2014, yang sebanyak 27,73 juta orang atau 10,96 persen dari total penduduk akan tetapi tujuan Indonesia dalam menekan kemiskinan bisa di akatakan belum menunjukkan hasil yang signifikan dan juga dari data tersebut bisa terlihat indoonesia dalam penangan masalah Kemiskinan Kemiskinan, belum teralalu maksimal karna masih terjadi turun naiknya persentase penduduk miskin di Indonesia dari tahun 2009 – 2015. 

Kemiskinan menurut Sharp et al, dapat di sebabkan oleh ketidaksamaan pola pemikiran sumber daya dalam kualitas sumber daya manusia dan disebabkan oleh perbedaan akses dalam modal sedangkan lingkaran kemiskinan versi Nurkes sangat relevan dalam menjelaskan fenomena yang terjadi dinegara – Negara terbelakang. Menurutnya Negara miskin karena dia miskin (a poor country is poor because it is poor)

Potensi yang di miliki indoneisa

Indonesia adalah negara yang memiliki berbagai kekayaan alam, bisa dilihat dari berbagai segi kehidupan dan peradaban. Kekayaan alam Indonesia melimpah ruah di sepanjang pulau dan provinsi. Kekayaan hayati Indonesia seperti hutan, luasnya yang tersisa menurut Bank Dunia sekitar 94.432.000 ha pada tahun 2010. Sekitar 31,065,846 ha di antaranya adalah hutan yang memiliki nilai ekonomi tinggi. Untuk mempertahankan agar lestari dengan siklus 20 tahun, maka setiap tahun cukup 5 persen tanamannya yang diambil.Menurut Rokhmin Dahuri, nilai potensi lestari laut Indonesia baik hayati, non-hayati maupun wisata besarnya sekitar US$ 82 Miliar atau sekitar Rp. 738 Triliun. Berdasarkan data Indonesia Mining Asosiation, Indonesia menduduki peringkat ke-6 terbesar untuk negara yang kaya akan sumberdaya tambang, cadangan batubara Indonesia hanya 0,5% dari cadangan dunia. Indonesia juga menduduki peringkat ke-25 sebagai negara dengan potensi minyak terbesar yaitu sebesar 4,3 miliar barel yang terbukti dan 3,7 miliar barel potensial. Selain itu Indonesia termasuk peringkat ke-13 negara dengan cadangan gas alam. Indonesia menduduki 13 terbesar dunia sebesar 92,9 triliun kaki kubik.dari hal tersebut Indonesia tidak pantas di katakana Negara miskin dan dari semua yang Indonesia miliki sangat berbanding terbalik seperti pendapat Nurkes yaitu “ Negara miskin karena dia miskin ( a poor country is poor because it is poor ) “ .terus pertanyaan kenapa Indonesia yang memilki kekayaan berlimpah dari sabang sampai marauke  tetap termasuk dari Negara yang memilki jumlah penduduk miskin yang tinggi ?

Sebagaimana diketahui, data dan informasi yang digunakan untuk program-program penanggulangan kemiskinan selama ini adalah data makro hasil Survei Sosial dan Ekonomi Nasional (Susenas) oleh BPS dan data mikro hasil pendaftaran keluarga prasejahtera dan sejahtera I oleh BKKBN.

Kedua data ini pada dasarnya ditujukan untuk kepentingan perencanaan nasional yang sentralistik, dengan asumsi yang menekankan pada keseragaman dan fokus pada indikator dampak. Pada kenyataannya, data dan informasi seperti ini tidak akan dapat mencerminkan tingkat keragaman dan kompleksitas yang ada di Indonesia sebagai negara besar yang mencakup banyak wilayah yang sangat berbeda, baik dari segi ekologi, organisasi sosial, sifat budaya, maupun bentuk ekonomi yang berlaku secara lokal.Bisa saja terjadi bahwa angka-angka kemiskinan tersebut tidak realistis untuk kepentingan lokal, dan bahkan bisa membingungkan pemimpin lokal (pemerintah kabupaten/kota).

Contoh kasus adalah kasus yang terjadi di Kabupaten Sumba Timur. Pemerintah Kabupaten Sumba Timur merasa kesulitan dalam menyalurkan beras untuk orang miskin karena adanya dua angka kemiskinan yang sangat berbeda antara BPS dan BKKBN pada waktu itu.

Di satu pihak angka kemiskinan Sumba Timur yang dihasilkan BPS pada tahun 1999 adalah 27 persen, sementara angka kemiskinan (keluarga prasejahtera dan sejahtera I) yang dihasilkan BKKBN pada tahun yang sama mencapai 84 persen. Kedua angka ini cukup menyulitkan pemerintah dalam menyalurkan bantuan-bantuan karena data yang digunakan untuk target sasaran rumah tangga adalah data BKKBN, sementara alokasi bantuan didasarkan pada angka BPS.

Secara konseptual, data makro yang dihitung BPS selama ini dengan pendekatan kebutuhan dasar (basic needs approach) pada dasarnya (walaupun belum sempurna) dapat digunakan untuk memantau perkembangan serta perbandingan penduduk miskin antardaerah. Namun, data makro tersebut mempunyai keterbatasan karena hanya bersifat indikator dampak yang dapat digunakan untuk target sasaran geografis, tetapi tidak dapat digunakan untuk target sasaran individu rumah tangga atau keluarga miskin. Untuk target sasaran rumah tangga miskin, diperlukan data mikro yang dapat menjelaskan penyebab kemiskinan secara lokal, bukan secara agregat seperti melalui model-model ekonometrik.

Fakto penyebab kemiskinan

Faktor penyebab kemiskinan atau mereka yang hidup di bawah garis kemiskinan menurut Emil Salim, yaitu:

• Tidak memiliki faktor produksi

Mereka umumnya tidak memilki faktor produksi sendiri, seperti tanah yang cukup, modal ataupun ketrampilan. Faktor produksi yang dimilki sedikit sekali sehingga kemampuan memperoleh pendapatan menjadi sangat terbatas.

• Tidak memiliki kemungkinan untuk memperoleh asset produksi dengan kekuatan sendiri. 

Pendapatan tidak cukup untuk memperoleh tanah garapan ataupun modal usaha.Sedangkan syarat tidak terpenuhi untuk memperoleh kredit perbangkan, seperti adanya jaminan kredit dan lain-lain,sehingga mereka yang perlu kredit terpaksa berpaling kepada “lintah darat” yang biasanya meminta syarat pelunasan yang berat dan memungut bunga yang tinggi.

• Tingkat pendidikan mereka rendah, tak sampai tamat sekolah dasar.

Waktu mereka tersita habis untuk mencari nafkah sehingga tidak tersisa lagi untuk belajar. Juga anak-anak mereka tidak bisa menyelesaikan sekolah ,karena harus membantu orang tua mencari tambahan penghasilan atau menjaga adik-adik di rumah,sehingga secara turun-temurun mereka terjeratdalam keterbelakangan di bawah garis kemiskinan ini.

• Kebanyakaan mereka tinggal di pedesaan.

Banyak diantara mereka tidak memilki tanah,kalaupun ada maka itu sangat kecil sekali.Umumnya mereka menjadi buruh tani atau pekerja kasar diluar pertanian.karena pertanian bekerja dengan musiman maka kesinambungan kerja kurang terjamin.Banyak di antara mereka lalu menjadi pekerja bebas (self employed) berusaha apa saja.Dalam keadaan penawaran tenaga kerjayang besar, maka tingkat upah menjadi  rendah sehingga mengurung mereka di garis kemiskinan.Didorong oleh kesulitan hidup di desa maka banyak di antara mereka mencoba berusaha di kota (urbanisasi).

• Hidup di kota dengan kurangnya ketrampilan dan pendidikan

Banyak diantara mereka yang hidup di kota masih berusia muda dan tidak mempunyai ketrampilan (skill) atau pendidikan, sedangkan kota banyak negara sedang berkembang tidak siap menampung gerak urbanisasi penduduk desa ini. Apabila di negara maju pertumbuhan industri menyertai urbanisasi dan pertumbuhan kota sebagai penarik bagi masyarakat desa untuk bekerja di kota,maka proses urbanisasi di negara berkembang tidak  disertai dengan penyerapan tenaga dalam perkembangan industri.Bahkan sebaliknya,perkembangan teknologi di kota-kota negara berkembang justru menampik penyerapan lebih banyak tenaga kerja,sehingga penduduk miskin  yang pindah ke kota terdampar dalam kantong-kantong kemelaratan yang justru membuat mereka tambah miskin.

Masukan Kepada Pelaku Ekonomi Pemerintahan

1. Menciptakan lapangan kerja yang mampu menyerap banyak tenagar kerja sehingga mengurangi pengangguran yang berpotensi memasuki garis kemiskinan.
2. Meningkatkan akses masyarakat miskin kepada pelayanan dasar. Focus program ini bertujuan meningkatkan akses penduduk miskin dalam memenuhi pendidikan, kesehatan dan prasarana dasar.
3. Memperluas cakupan program pembangunan yang berbasis masyarakat. Program ini bertujuan meningkatakan sinergi dan optimalisasi pembersdayaan masyarakat desa dan perkotaan dalam memperkuat kesempatan berusaha bagi penduduk miskin.
4. Menjaga stabilitas harga bahan pokok. Yang focus menjamin masyarakat miskin/keluarga miskin untuk memenuhi kebutuhan pokok.
5. Menggalakan program zakat. Di Indonesia, islam adalah agama mayoritas. Dan dalam islam ajaran zakat di perkenalkan sebagai media pemerataan kesejahtraan di antara masyarakat miskin - kaya

Kesimpulan

Permasalahan kemiskinan merupakan permasalahan yang kompleks dan bersifat multidimensional. Oleh karena itu, upaya pengentasan kemiskinan harus dilakukan secara komprehensif, mencakup berbagai aspek kehidupan masyarakat, dan dilaksanakan secara terpadu. Kemiskinan harus menjadi sebuah tujuan utama dari penyelesaian masalah-masalah yang dihadapi oleh negara Indonesia, karna aspek dasar yang dapat dijadikan acuan keberhassilan pembangunan ekonomi adalah teratasinya masalah kemiskinan.

Pemerintah indonesia harus terus memberdayakan dan membina masyarakat miskin untuk dapat mengelola sumber-sumber Ekonomi yang dapat meningkatkan pendapatan dan taraf hidup masyarakat. Ada beberapa faktor yang dapat menyebabkan timbulnya masalah kemiskinan, diantaranya, SDM yang rendah, SDA yang tidak dikelolah dengan baik dan benar, pendidikan yang rendah, tidak memiliki pengetahuan untuk mengembangkan sektor-sektor perekonomian baik itu dibidang pertanian maupun dibidang perindustrian, dan masih banyak lagi faktor-faktor yang menyebabkan timbulnya permasalahan kemiskinan sebagaimana yang penulis jelaskan diatas.

DAFTAR PUSTAKA

Basri, Faisal, 2002, Perekonomian Indonesia: Tantangan dan Harapan bagi Kebangkitan Indonesia, Jakarta: Erlangga.

www.data.worldbank.org/

https://www.bps.go.id/Subjek/view/id/23

http://www.tnp2k.go.id/id/kebijakan-percepatan/tim-koordinasi-penanggulangan-kemiskinan-daerah-tkpkd/mengenai-tkpkd/ 

www.bi.co.id/indikator/kemiskinan